SOROTAN
Indeks
Nasional

Anggota Komisi VIII DPR Dorong Pengawasan Ketat saat Bansos Dijadikan Digital

Rencana digitalisasi bansos lewat pembukaan rekening mendapat dukungan beriring catatan dari anggota Komisi VIII DPR RI. Fokus kata kunci digitalisasi bansos kembali mengemuka setelah pemerintah merancang integrasi data kependudukan dengan layanan keuangan. Bagi pembaca di Banyuwangi dan daerah lain, perubahan tata kelola ini relevan karena banyak keluarga penerima masih bergantung pada proses yang sederhana dan mudah diawasi.

Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDIP menyambut langkah tersebut, namun menegaskan sistem canggih saja tidak cukup. Ia menilai pengawasan, verifikasi, dan akses pengaduan harus berjalan setara agar kelompok rentan tidak terhambat urusan non-teknis. Pernyataan itu disampaikan Kamis, 10 September 2026.

Apa yang Dirancang Pemerintah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diketahui berencana mengubah pola penyaluran bantuan sosial dengan membuatkan rekening bagi penerima. Nominal awal yang disebut berada pada kisaran Rp50 ribu hingga Rp80 ribu. Integrasi data kependudukan dan sektor keuangan menjadi fondasi agar penyaluran lebih tertib dan terukur.

Model ini diharapkan memperbaiki tata kelola, mengurangi tumpang tindih, serta memudahkan pelacakan aliran dana. Namun, dari sisi legislatif, keberhasilan tidak hanya diukur dari kecepatan pembukaan rekening, melainkan dari perlindungan penerima sejak tahap identifikasi hingga pencairan.

Catatan Pendampingan dan Verifikasi

Selly menekankan pembukaan rekening massal jangan berhenti pada administrasi dan teknologi. Pemerintah diminta menyiapkan mekanisme yang mendampingi warga, terutama lansia, disabilitas, dan keluarga di wilayah pelosok yang belum terbiasa dengan layanan perbankan digital.

Verifikasi data harus akurat agar bantuan tepat sasaran. Kesalahan identitas atau rekening yang tidak aktif berpotensi menunda pencairan. Pendampingan di tingkat desa dan kelurahan dinilai penting agar proses tidak membingungkan penerima manfaat.

Layanan Pengaduan yang Mudah Diakses

Selain sistem inti, kanal pengaduan menjadi syarat mutlak. “Apa artinya kalau sistem baik tapi pengawasan lemah,” ujar Selly. Ia meminta layanan aduan dirancang sederhana, responsif, dan tidak membebani warga dengan prosedur berbelit.

Pengawasan kuat sepanjang rantai penyaluran—identifikasi, pembukaan rekening, penggunaan, hingga pencairan—diharapkan mencegah celah yang merugikan kelompok rentan. Transparansi status bantuan juga membantu masyarakat memantau haknya tanpa harus datang berulang kali ke kantor layanan.

Implikasi bagi Daerah seperti Banyuwangi

Di kabupaten seperti Banyuwangi, digitalisasi bansos berpotensi mempercepat penyaluran bila jaringan dan literasi keuangan memadai. Sebaliknya, tanpa pendampingan lapangan, warga di kawasan terpencil bisa tertinggal. Koordinasi pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan pendamping sosial menjadi kunci agar kebijakan nasional terasa adil di tingkat lokal.

  • Pastikan data penerima mutakhir dan terverifikasi.
  • Sediakan pendampingan saat aktivasi rekening.
  • Buka kanal aduan yang mudah dan cepat ditindaklanjuti.
  • Jaga pengawasan dari identifikasi hingga dana cair.

Secara keseluruhan, dukungan terhadap digitalisasi bansos tetap disertai tuntutan tata kelola yang berpihak pada penerima. Bila pendampingan dan pengaduan diperkuat, transformasi ini dapat memperbaiki akuntabilitas tanpa mengorbankan akses kelompok rentan. Publik daerah, termasuk di Banyuwangi, pantas menunggu kejelasan juknis dan mekanisme perlindungan sebelum program berjalan penuh.

Sumber: Sindo News.

Tag: digitalisasi bansos, Selly Andriany, Komisi VIII DPR, bantuan sosial, pembukaan rekening, pengaduan masyarakat, PDIP, tata kelola bansos