SOROTAN
Indeks
Nasional

Dua Legislator Kota Bengkulu Dipanggil KPK dalam Pengembangan Suap Proyek Rejang Lebong

Pemberantasan suap proyek Bengkulu kembali menyita perhatian publik nasional, termasuk pembaca di daerah seperti Banyuwangi yang memantau tata kelola anggaran daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua anggota DPRD Kota Bengkulu pada Senin, 7 September 2026, sebagai bagian dari perluasan penyidikan dugaan suap pengadaan barang dan jasa.

Kedua legislator yang dipanggil adalah Rahmad Widodo dan Herimanto. Mereka diminta hadir di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan jadwal tersebut berjalan sesuai rencana penyidik.

Siapa yang diperiksa dan di mana lokasinya

Rahmad Widodo dan Herimanto merupakan anggota DPRD Kota Bengkulu. Inisial yang dipakai penyidik dalam keterangan resmi adalah RW dan HRM. Pemeriksaan berlangsung di markas KPK, bukan di Bengkulu, sehingga keduanya harus datang ke ibu kota.

Materi pertanyaan tidak diuraikan secara rinci oleh juru bicara lembaga antikorupsi itu. Namun, pemanggilan bersama ini dicatat sebagai pemeriksaan perdana yang menempatkan keduanya dalam jadwal yang sama. Hal itu menandai intensitas pendalaman terhadap jaringan dugaan suap di lingkup proyek daerah Bengkulu.

Kaitan dengan kasus Bupati Rejang Lebong nonaktif

Langkah KPK merupakan pengembangan perkara dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari. Fokus awal perkara berada pada pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, lalu meluas ke konteks yang relevan di Bengkulu.

Menurut penjelasan Budi Prasetyo sebelumnya, penyidik menemukan fakta hukum baru setelah menelaah alat bukti dan keterangan saksi pada perkara pokok. Atas dasar itu, KPK menerbitkan sprindik umum pada Juli 2026 untuk membuka ruang pengembangan penyidikan tindak pidana korupsi terkait suap pengadaan.

Pemeriksaan sebelumnya terhadap salah satu saksi

Rahmad Widodo sudah pernah dipanggil pada Jumat, 4 September 2026. Saat itu, penyidik menanyakan proses pelaksanaan proyek di lingkungan Kota Bengkulu serta mendalami informasi soal aliran dana. Pemanggilan susulan bersama Herimanto menunjukkan bahwa data dari sesi sebelumnya masih memerlukan konfirmasi silang.

Hingga keterangan resmi terakhir yang disampaikan juru bicara, KPK belum menetapkan tersangka baru dalam jalur pengembangan ini. Status keduanya tetap sebagai saksi. Publik di daerah, termasuk Banyuwangi yang kerap menyoroti transparansi proyek APBD, dapat membaca pola ini sebagai sinyal bahwa pengawasan pengadaan masih menjadi agenda krusial di banyak wilayah.

Arti penting transparansi proyek bagi daerah

Kasus yang berpangkal di Rejang Lebong dan menyentuh legislator Kota Bengkulu mengingatkan bahwa rantai pengadaan barang dan jasa rentan penyimpangan bila kontrol internal lemah. Tanpa mengada-ada keterlibatan pihak di luar fakta yang diumumkan KPK, berita ini relevan bagi pemantau tata kelola di Jawa Timur dan Banyuwangi karena menyangkut standar akuntabilitas yang sama.

Budi Prasetyo menekankan bahwa pengembangan dilakukan karena ada relevansi fakta baru dengan perkara utama. Sprindik umum yang terbit Juli 2026 menjadi payung formal, sementara penetapan tersangka dalam cabang pengembangan itu masih belum dilakukan. Masyarakat disarankan mengikuti keterangan resmi lembaga agar tidak terjebak spekulasi.

  • Saksi: Rahmad Widodo dan Herimanto (DPRD Kota Bengkulu)
  • Waktu pemeriksaan bersama: Senin, 7 September 2026
  • Lokasi: Gedung Merah Putih KPK, Jakarta
  • Konteks: pengembangan suap pengadaan terkait Bupati Rejang Lebong nonaktif

Ringkasnya, dua anggota dewan Kota Bengkulu menjalani pemeriksaan saksi dalam rangkaian yang sama, setelah salah satunya sudah digali keterangannya tiga hari sebelumnya. Status hukum pengembangan perkara masih pada tahap pendalaman bukti, tanpa tersangka baru yang diumumkan. Warta Banyuwangi akan terus memantau perkembangan resmi agar pembaca daerah mendapat informasi yang proporsional dan berimbang.

Sumber: Liputan6.

Tag: KPK, DPRD Kota Bengkulu, suap proyek, Rejang Lebong, Rahmad Widodo, Herimanto, pengadaan barang jasa, Budi Prasetyo